TRIBUANANEWS.COM | Banda Aceh - Terkait persoalan dan krisis kepercayaan terjadi di Desa, Direktur Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin minta kepada Bupati Nagan Raya H.M Jamin Idham, SE agar tidak mudah terprovokasi oleh para oknum diduga mengambil kepentingan pribadi dalam urusan pemerintahan di Desa.
"Bupati harus benar - benar selektif dalam mengambil kehijakan dan keputusan, terutama sekali menyangkut bisikan-bisikan para terduga Koruptor di Desa. Saya minta kepada Bupati H.M Jamin Idham agar tidak membela para terduga Koruptor Dana Desa (DD)", ujar Nasruddin melalui pers rilisnya kepada media Tribuananews.com, Selasa (8/12).
Nasruddin telah mendapat laporan beberapa identifikasi dan klarifikasi dilaksanakan oleh tim dilapangan, ada terjadi banyak kesenjangan dan upaya mendiskriminasi para tokoh - tokoh berusaha menyelamatkan keuangan Negara oleh oknum - oknum terduga Koruptor guna menyelamatkan diri dari jeratan hukum.
"Saya berjanji akan ungkapkan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dibeberapa Desa yang menjadi sorotan utama kami sebagai sample bagi pemerintah terkait pengelolaan DD. Bahkan laporan kami terkma ada upaya melemahkan perjuangan masyarakat dalam mengungkap dugaan penyimpangan dan penyelewengan tersebut", tegasnya.
Oleh karena itu, Nasruddin berharap kepada Bupati H.M Jamin Idham agar tidak mudah termakan hasutan atau latah dalam mengambil keputusan pemberhentian para unsur dan lembaga dibawah naungan Bupati ditingkat Desa termasuk Tuha Peut/BPD.
"Saya meminta kepada pihak Kecamatan khususnya para Camat agar tidak serta merta membela para oknum terduga koruptor ditingkat Desa, karena terkesan akan menyulitkan saudara dikemudian hari, saya berharap bantu dan lancarkan pihak yang berniat menyelamatkan anggaran Negara dari oknum diduga memperkaya diri", harapnya.
Dalam upaya menyelamatkan uang Negara ditingkat Desa, Nasruddin menghimbau semua pihak termasuk instansi Pemerintahan terkait agar tidak mempersulit atau menghambatnya, karena hal tersebut juga dapat berimbas kepada dugaan tindak pidana.
"Mari secara bersama kita selamatkan pembangunan dengan meminimalisir ruang bagi penyalah gunaan dan penyimpangan anggaran Negara, dan mari kita tidak mendukung para oknum diduga sudah lazim menciptkan korupsi nerjamaah, agar pembangunan dapat maksimal", ajaknya.
Selanjutnya tambah Nasruddin, bila ada pengajuan laporan pihak pemerintah Desa terkait kepada Tuha Peut/BPD, agar dilakukan Evaluasi terlebih dahulu ke Desa sebelum bertindak mengambil keputusan, karena akan fatal akibatnya.
"Seperti BPD Desa Kuta Sayeh, disinyalir dilaporkan terlibat politik, mendukung salah satu kandidat Balon Bupati dan Wakil Bupati kedepan, Bupati harus selektif dalam memutuskan kewenangannya, terutama menyangkut amanat Regulasi, kalau dikaitkan dengan politik, banyak Tuha Peut dan Keuchik yang harus diberhentikan, saya punya bukti", paparnya.
Laporan : Ediwan Kunaidi
Editor : Syahrudin AP
