TRIBUANANEWS.COM | Bogor - Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, Rabu (26/8/22020), dalam rangka mengkaji, mensupervisi persiapan 3 daerah pemekaran atau calon daerah otonom baru di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor Barat, Garut Selatan dan Sukabumi Utara.
Adapun dasar untuk dilakukan pemekaran Daerah Otonom Baru di Jawa Barat, menurut Sadar Muslihat bahwa dana pusat yang di terima Jawa Barat menjadi jomplang di banding dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang mana penduduknya tidak lebih banyak dari Jawa Barat, namun karena besaran dana pusat itu turun di hitung dari banyaknya wilayah Kabupaten dan kota, maka Gubernur menginginkan Provinsi Jawa Barat nantinya, bisa mencapai 40 sampai 42 setelah ada tambahan daerah otonom baru.
Sementara itu, dari hasil kunjungan Komisi 1 DPRD Jawa Barat ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, Sadar Muslihat Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat mengungkapkan, mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa, dimana pemekaran Bogor Barat ini dikatakan bukan hanya keinginan, melainkan sudah menjadi kebutuhan.
"Jadi mengingat luasan yang ada, dan jumlah penduduk yang begitu banyak, dan begitu juga potensi daerah yang luar biasa, sehingga bisa optimislah, untuk otonom baru nanti, bisa untuk mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.
Selain itu, Sadar Muslihat juga mengakui, dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, mendapat gambaran baik dan menyakinkan bahwa Bogor Barat harus segera diwujudkan, sehingga ia berharap kepada pemerintah pusat agar segera memberi ruang Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pembentukan daerah otonom baru, dan meminta moratorium bisa segera di buka,
Selanjutnya, untuk persyaratan pemekaran DOB Bogor Barat, Sadar Muslihat mengungkapkan bahwa sebagian umum syarat-syatat utama telah terpenuhi, hanya kajian ulang tentang ibukota saja, nanti akan dilakukan tim independen Pemerintah pusat yang akan mensupervisi.
Di tempat yang sama, Ade Yasin Bupati Kabupaten Bogor mengatakan, untuk ibukota Bogor Barat, rencananya akan di kaji ulang, dimana sebelumnya Kecamatan Cigudeg yang di usulkan, namun karena banyak pertimbangan dan juga dianggap daerahnya tidak stabil dan rawan bencana, sehingga Kecamatam Rumpin sebagai usulan rekomendasi baru calon ibukota Bogor Barat.
"Saya mengusulkan Kecamatan Rumpin menjadi ibukota, karena Kecamatan Rumpin dekat dengan Bandara, dekat dengan wilayah-wilayah cluster 1 seperti Tangerang Selatan, Parung Panjang dan aksesnya juga terbuka yakni ke Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, apalagi di dukung jalan-jalan yang luas, begitu juga tempatnya yang strategis, dan investor sendiri sudah banyak yang melirik," ujarnya.
Untuk itu, menurut Ade Yasin, bila Bogor Barat nantinya terealisasi untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), maka pengawasan dan anggaran persiapan akan di tanggung oleh Kabupaten induk selama 3 tahun ke depannya yakni sebesar Rp. 75 Miliar.
Laporan : Hotma Lingga. T
