masukkan iklan disini
TRIBUANANEWS.COM | Mataram - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka HUT Satpol PP ke – 70 dan Satlinmas ke – 58 yang acara puncaknya akan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H. Tito Karnavian di Eks Bandara Selaparang, Selasa, 3 Maret 2020 menghasilkan tujuh rekomendasi Rakornas Satpol PP tahun 2020 .
Ketua Asosiasi Polisi Pamong Praja Seluruh Indonesia (AP3I) yang juga Kepala Satpol PP NTB, Drs. H. Lalu Dirjaharta, M. Si menyebutkan tujuh rekomendasi Rakornas Satpol PP 2020. Pertama terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP di daerah, Pemda menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat perlu melakukan peningkatan status kedudukan pembinaan Satpol PP di pusat .
Dengan mendorong meningkatkan status kelembagaan Direktorat Pol PP dan Perlinmas menjadi setingkat eselon I atau Dirjen. Kedua, Menyiapkan dan menyusun standar minimal SDM dan kapasitas keahlian PPNS dan sarana prasarana yang dimiliki. Kemudian menyiapkan rasio pemenuhan personel SDM Pol PP. Yang ke tiga, Agar penyelenggaraan trantibum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai tugas pokok dan fungsinya .
Kementerian Dalam Negeri mewujudkan besaran persentase minimal 1 persen anggaran APBD yang dibutuhkan untuk pembiayaan transtibimlinmas di Pemprov dan Pemda kabupaten kota. Keempat, Merevisi Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Fasilitasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah. Mendorong dan mengupayakan peningkatan mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum yang meliputi SOP, sarpras, peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas .
Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum. Ke lima, Dukungan sarpras Satpol PP, peningkatan kapasitas aparatur Pol PP dan PPNS di daerah melalui dukungan APBN. Yang ke enam, Mengaktifkan kembali Asosiasi Pamong Praja Indonesia (AP3I). Dan yang ke tujuh, Menganggarkan insentif serta dana operasional bagi anggota Satlinmas desa melalui alokasi dana desa (ADD) dan kelurahan melalui APBD .
Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza memastikan telah melaksanakan sebagian besar anggaran untuk biaya operasional satuan perlindungan masyarakat atau satlinmas agar efektif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, apalagi jelang pemilu 2020 .
"Beltim telah melaksanakan sebagian besar rekomendasi ini, khususnya pada penganggaran insentif serta dana operasional bagi anggota Satlinmas" ujar Yuslih menegaskan .
Senada dengan Bupati, kasat Pol PP Belitung Timur, Zikril mengatakan bahwa
Beltim sudah lebih awal melaksanakan program ini, bahkan untuk di bangka Belitung alokasi dana buat linmas sudah berjalan .
"Beltim sudah lebih awal melaksanakan program ini, bahkan untuk di bangka Belitung alokasi dana buat linmas sudah berjalan Kabupaten kota lain belum" ujar Zikril . *(Pitoysht)
