masukkan iklan disini
 |
Ikram menilai, Pemkot Ternate melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak serius membangun kembali terminal yang telah dibongkar total -- + satu tahun lalu, karena tidak dilengkapi dengan pembangunan ruang tunggu penumpang. |
TRIBUANANEWS.COM | Maluku Utara
- Sejumlah Sopir angkot melakukan aksi protes atas dibangunnya lapak (tempat jualan) di areal Terminal Pasar Gamalama dan mendesak segera dibangun ruang tunggu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate Provinsi Maluku Utara, Kamis (28/01/2021).
Aksi para sopir angkot ini ditandai dengan membakar tumpukan kayu dibawah sebuah tenda di areal Terminal, sebagai simbol menolak pembangunan lapak yang ada di areal terminal tersebut dan mendesak Pemkot agar segera membangun ruang tunggu.
 |
| "Kami mengalami kesulitan parkir dan menunggu penumpang selama ini," kata Ikram. |
Aksi ini pun sempat terjadi kemacetan kenderaan di jalan raya depan terminal.
Kordinator aksi, Ikram saat ditemui Awak Media Tribuananews di tempat aksi mengatakan, "aksi yang kami lakukan pada hari ini adalah bentuk kekecewaan kami selaku sopir angkot terhadap Pemkot Ternate, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan".
Ikram menilai, Pemkot Ternate melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tidak serius membangun kembali terminal yang telah dibongkar total -- + satu tahun lalu, karena tidak dilengkapi dengan pembangunan ruang tunggu penumpang.
"Kami mengalami kesulitan parkir dan menunggu penumpang selama ini," kata Ikram.
Pemkot Ternate, sambung dia, saat ini hanya serius membangun lapak untuk para pedagang, sementara ruang tunggu untuk penumpang diabaikan.
" Kenapa Pemkot bisa bangun lapak yang begitu banyak untuk pedagang, dan ruang tunggu penumpang tidak bisa dibangun?," tanya Ikram yang juga selaku sopir angkut jurusan luar kota tersebut.
Menurut Ikram, Pemkot harus berupaya untuk lebih duluan membangun ruang tunggu dari pada lapak. Tempat jualan untuk para pedagang itu adalah urusan Dinas Perindag, bukan Perhubungan.
" Terminal untuk para sopir angkut dan calon penumpang adalah tanggung jawab Dinas perhubungan," jelas Ikram.
Ikram menambahkan, "tuntutan kami kepada Pemkot Ternate, agar lapak yang dibabgun di areal Terminal, segera dibongkar dan ruang tunggu Terminal harus dibangun kenbali setelah dibongkar oleh Pemkot -- + satu tahun yang lalu," harapnya.
" Bila tuntutan kami ini tidak direspon oleh Pemkot Ternate, maka dalam waktu dekat kami akan kembali melakukan aksi yang lebih besar lagi," tegasnya.
Sementara itu, terkait pembangunan lapak di areal terminal yang ditolak oleh sopir angkot dan pembangunan ruang tunggu Terminal yang didesak untuk segera di bangun tersebut, mendapat tanggapan dari Komisi 1 DPRD Kota Ternate, saat ditemui awak media ini di Kantor DPRD, Kamis (28/01).
Wakil ketua komisi 1 Zainul A. Rahman mengatakan, pada minggu kemarin setelah rapat dengar pendapat dengan pihak Dishub dan Disperindag terkait persoalan yang terjadi di terminal.
"Kami bersama Dinas Perhubungan turun dan meninjau lapak yang sedang dibangun di areal terminal," terang Zainul.
"Kami tegaskan, bila pembangunan lapak ini tidak mempengaruhi kegiatan para pengguna terminal, maka bisa saja. Namun apabila dapat mempengaruhi kegiatan oleh pengguna terminal, maka harus ditinjau kembali," kata Zainul.
Ditempat yang sama, salah satu anggota Komisi 1 juga menjelaskan, Rehab total terminal di pasar Gamalama adalah anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2019 untuk tahap pertama dan diluar anggaran pembangunan ruang tunggu.
"Untuk tahun 2020 dan 2021 ini belum juga dianggarkan untuk pembangunan ruang tunggu," ungkapnya.
Namun demikian lanjutnya, sesuai aturan dari Dinas Perhubungan dapat dibenarkan untuk kerja sama dengan pihak ketiga, seperti yang dilakukan oleh Dishub dalam membangun lapak tersebut.
Hal itu bisa dilakukan, agar bisa dan segera membangun ruang tunggu, sesuai dengan keinginan dari masyarakat tersebut, ujarnya.
Sementara itu pihak Dishub tidak sempat konfirmasi terkait aksi ini, karena mendapat kesulitan untuk menemui Kadis maupun bagian pengawasan Terminal, berhubung tidak berada ditempat kerja.*
Laporan : Ade Manaf
