• Jelajahi

    Copyright © Monitor Nusantara News
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Kadis PMGP4 Nagan Raya Minta Tuha Peut Harus Lakukan Pengawasan APBG, Ini Tanggapan Masyarakat

    29/12/20, 21:16 WIB Last Updated 2020-12-29T14:16:38Z
    masukkan iklan disini
    masukkan iklan disini
    Zainuddin, salah seorang Aktivis Pemerhati Pemerintahan dan Anggaran Negara Kabupaten Nagan Raya


    TRIBUANANEWS.COM | Nagan Raya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (PMGP4) Nagan Raya Rahmatullah, S. STP, M. Si keluarkan himbauan disalah satu media online pada Kamis (24/12/2020) terkait pengawasan APBG harus diawasi oleh Tuha Peut (BPD).


    Dalam himbauannya, Kadis PMGP4 Nagan Raya meminta kepada Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) disebut BPD untuk mengawasi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) karena BPD/Tuha Peut ikut membahas dan tanda tangan dokumen Negara tersebut.


    Ini bagian dari petikan himbauannya, "Selama ini ada oknum Tuha Peut terkesan ‘buang badan’ bila terjadi kekisruhan terkait APBG dengan alasan ‘tidak tahu, Tuha Peut membahas dan menyetujui serta ikut menanda-tangani APBG,” ungkap Rahmat.


    Para masyarakat dan Pemerhati Pemerintahan serta Anggaran Negara di Nagan Raya menanggapi himbauan tersebut dengan berbagai versi kepada media Tribuananews.com, Selasa (29/12).


    Zainuddin salah seorang Aktivis Pemerhati mengatakan, Kadis PMGP4 Nagan Raya terkesan membela Keuchik jika ada kelaiaian atau kekurangan para Tuha Peut (BPD) dalam menjalankan tugas pengawasannya, sementara sebagian Tuha Peut di Desa terkadang Sumber Daya Manusia (SDM) dimiliki pas-pasan.


    "Seharusnya seluruh Pemdes harus pro aktif memberdayakan Tuha Peut dalam melaksanakan Tupoksinya sebagai pengawas APBG dan tidak menganggap Tuha Peut sebagai sosok penghalang pelaksanaan Pemerintahan Desa serta Pembangunan", kata Zainuddin.


    Ironisnya, sambung Zainuddin ada sebagian Desa dalam menyusun APBG tidak melibatkan Tuha Peut, bahkan hanya para oknum - oknum kroni Keuchik saja yang dilibatkan, apakah ini sudah benar? Kami siap ungkapkan pembuktian model Pemdes seperti ini. Pihak Tuha Peut hanya disodorkan untuk tanda tangan saja, malahan ada dugaan oknum Keuchik tidak berikan kesempatan Tuha Peut untuk baca isi dokumen APBG tersebut.


    "Saya minta kepada Kadis PMGP4 Rahmatullah, S. STP, M. Si agar tidak melihat dan menilai pada sudut pandang terbalik dalam hal ini, sebagai pejabat Negara bidangi tata kelola APBG diamanatkan Regulasi seharusnya lebih berpandangan seimbang dari kenyataan dilapangan baru berikan pernyataan dipublik", harapnya.


    Zainuddin pertanyakan kepada Kadis PMGP4 Nagan Raya, kenapa Keuchik tidak Transparan tidak disoroti, dan ditegur dimedia secara publik? Sementara hasil pantauan kami sangat banyak Oknum Keuchik yang tidak laksanakan APBG sesuai amanat Regulasi, ada apa ini?


    Salah seorang warga Desa Kuta Sayeh Kexamatan Seunagan Abdul Jalil berikan pandangannya, Kadis PMGP4 Nagan Raya terkesan berikan himbauan kepada Desa yang Tuha Peut (BPD) miliki kekurangan, sementara di Desa Kuta Sayeh diduga banyak pelanggaran dilakukan Keuchik malah Tuha Peut (BPD) diberhentikan.


    "Di Desa Kuta Sayeh Keuchik diduga lakukan banyak penyimpangan malah terindikasi dugaan dilindungi oleh oknum Pemerintah Kabupaten (Pemkab), untuk apa meminta Tuha Peut mengawasi APBG, nanti diusulkan pemecatan", ungkap Abdul Jalil kepada media Tribuananews.com.


    Ada dugaan warga masyarakat, sebut Abdul Jalil usulan pemberhentian Tuha Peut (BPD) Desa Kuta Sayeh dengan cara melanggar hukum. Kenapa ini didiamkan, malah ada indikasi dugaan diberhentikan karena memuat dugaan penyimpangan oleh Keuchik dimedia, maka diberhentikan. 


    "Kami warga masyarakat minta kepada Kadis PMGP4 agar menyoroti dugaan penyimpangan APBG oleh para oknum Keuchik terlebih dahulu, terutama Keuchik Desa Kuta Sayeh diduga tidak berani Transparan dan menutup hak pengawasan para Tuha Peut", pintanya.


    Abdul Jalil minta kepada Pemkab Nagan Raya agar terbuka terkait pemberhentian 2 Tuha Peut Kuta Sayeh diduga ada indikasi pelanggaran hukum serta dugaan ada aktor dibalik layar. 


    "Kami masyarakat Desa Kuta Sayeh yang meminta Tuha Peut agar mempertanyakan tentang realisasi anggaran Desa kami oleh Keuchik. Kami masyarakat akan berusaha mengusut tuntas dugaan perlakuan diskriminasi terhadap 2 orang Tuha Peut Desa yang kami pilih", tegasnya.


    Keuchik Desa Kuta Sayeh M. Abbas terkait dugaan penyimpangan APBG ditujukan kepadanya, tetapi tidak merespon konfirmasi tersebut, seakan - akan terkesan Keuchik M. Abbas memilih bungkam kepada media Tribuananews.com.*



    Laporan   : Sofyan

    Editor       : Syahrudin AP



    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Iklan