TRIBUANANEWS.COM | Banda Aceh - Mencuatnya informasi dan merebaknya isu dikalangan pemerhati pemerintahan tentang Kabupaten - kabupaten induk kian terpuruk dalam tata kelola pemerintahannya, Direktur Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin menilai Pemkab Pidie senakin terpuruk diera Reformasi.
Salah satunya yang menjadi tolok ukur Nasruddin bagi Pemerintah Kabupaten Pidie adalah keterlambatan proses perencanaan pembangunan bagi rakyat dan pemerintahan setempat.
"Saya menilai Pemkab Pidie semakin lama senakin terpuruk tata kelola pemerintahannya, 3 (tiga) periode pemerintahan Pidie dipegang eks Kombatan, yang ketiga inilah senakin terpuruk", ujar Nasruddin melalui pers rilisnya kepada media Tribuananews.com, Kamis (26/11).
Nasruddin berharap kepada pihak Pemkab Pidie agar lebih pro aktif melihat kepentingan dan kebutuhan rakyat dalam keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar atau disebut Good Gpvernance, sehingga ketertinggalan itu akan terpacu.
"Yang saya ketahui, Pidie itu gudang para pakar pemerintahan dan senior dalam ke - Ilmuan bidang tata pemerintahan, Perencanaan, Arsitek, serta kejuruhan lainnya dimana dapat menjadikan Pidie sebagai Kabupaten Pilot Project dalam pelaksanaan Good Governance di Aceh", ungkapnya.
Yang mengherankan, menurut Nasruddin KUA - PPAS bisa seterlambat itu, ditambah sudah 4 (empat) tahun tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.
"Mari lakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintahan Pidie demi menyelamatkan pembangunan serta kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum. Jika tidak memiliki kemampuan memimpin daerah, sebaiknya mundur saja", tegas Nasruddin.*
Editor : Syahrudin AP
