TRIBUANANEWS.COM | Sofifi - Tiga petinggi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) yakni, Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda hampir dua pekan ini mati suri, dan di duga mengabaikan pelayanan terhadap kepentingan dan kebutuhan publik Malut.
Dari hasil penelusuran awak media Tribuananews perwakilan Malut, Kamis (05/11/2020), bahwa hampir selama dua pekan terakhir, ruangan Kantor Gubernur Malut ini terus tertutup, sehingga tidak ada pelayanan sama sekali.
Tak hanya ruang Kantor Gubernur, kondisi yang sama juga tampak di ruang Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Malut, bahkan kedua ruangan tersebut tampak terkunci rapat.
Salah satu Pegawai Kantor Gubernur yang tidak mau disebutkan namanya, ia membenarkan, bahwa Gubernur sudah hampir dua minggu tidak kelihatan masuk ke ruangannya.
"Begitu juga dengan pegawai yang ada di ruang Gubernur. Jika Gubernur tidak masuk, pegawai itu juga tidak masuk dan pintu terkunci. Ini sudah menjadi kebiasaan begitu," katanya menjelaskan.
Ia kembali menambahkan, "begitu juga di ruang Wakil Gubernur dan Ruang Sekda juga terkunci pintunya, karena pegawai yang bekerja di ruang Pak Wakil dan Sekda tidak masuk kantor, bila Wakil dan Sekda tidak masuk kantor," pungkasnya.
Demikian pula dengan salah satu warga asal Kabupaten Halmahera Selatan, yang juga enggan disebutkan namanya saat awak Tribuananews mencoba mencari tau, terkait absennya ketiga petinggi di Kantor Pemerintahan Provinsi Malut ini.
"Saya sangat kecewa dengan adanya pelayanan di Kantor Gubernur ini. Saya sudah satu minggu lebih menyampaikan Surat Proposal ke Gubernur, namun sampai saat ini belum ada kepastiannya dari Gubernur," katanya dengan nada kecewa.
Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pegawai bagian umum kantor Gubernur bernama Ari, di saat awak media ini mencoba mengkonfirmasi terkait hal itu.
"Kemarin saya sempat antar surat masuk ke ruangan Gubernur, yang kebetulan pintu ruangan terbuka, dan saya melihat banyak surat yang tertumpuk di atas meja pegawai yang belum sampai ke meja Gubernur," ungkap Ari.
menurutnya, kebiasaan itu sering terjadi bila Gubernur tidak masuk kantor, sehingga pegawai di ruangan itu juga tidak masuk.
"Hal ini menyebabkan pembawa surat dengan alamat ke Gubernur memakan waktu lama untuk mendapat realisasi dari Gubernur. Begitu juga sangat sulit untuk mengecek realisasi surat - surat itu," jelas Ari.
Sampai berita ini diterbitkan, Gubernur Maluku Utara belum bisa dikonfirmasi, dikarenakan selalu tidak ada ditempat (keluar daerah).*
Laporan : Ade Manaf
Editor : Hendra
