TRIBUANANEWS.COM | Nagan Raya - Terkait permasalahan Desa Lhok Padang diduga Korupsi oleh warga masyarakat, Keuchik Desa Lhok Padang Zaiku berikan klarifikasi terhadap dugaan bagi dirinya.
Keuchik Zaiku mengatakan, saya dalam menjalankan pemerintahan Desa sesuai dengan aturan yang ada dan terkait pengelolaan Dana Desa (DD) semuanya dijalankan berdasarkan intruksi dari instansi terkait.
"Ada 3 persoalan dituding oleh salah seorang mantan aparatur Desa terhadap saya pertama dugaan penyimpangan anggaran, penempatan aparatur Desa, serta dugaan manipulasi Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) anggaran Desa", kata Keuchik Zaiku kepada media ini, Senin (5/10).
Terkait masalah anggaran Desa semua sudah diaudit pihak Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan dinyatakan tidak ada temuan. Penempatan aparatur Desa telah melalui proses seleksi dilakukan oleh Tim di Kecamatan.
"Dalam hal ini saya bukan anti kritik, tetapi harus sesuai mekanisme dan bukti - bukti dilapangan. Semua itu demi kemajuan pembangunan Desa Lhok Padang. Supaya tidak terjadinya keresahan didalam masyarakat Desa", imbuhnya.
"Tudingan bahwa semua keluarga dekat saya dan diduga saya yang mengatur, itu tidak benar. Harus difahami Desa Lhok Padang hanya memiliki 90 jiwa serta 30 persen memiliki pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. Bahkan saat ini ada anggota Tuha Peut yang mengundurkan diri, belum ada penggantinya karena kriterianya tidak memenuhi syarat", jelas Keuchik Zaiku.
Keuchik Zaiku menambahkan, tudingan dugaan manipulasi LPJ itu semua tidak benar, karena telah diperiksa oleh instansi terkait yakni Dinas PMGP4 Kabupaten Nagan Raya.
"Saya harapkan kepada semua warga masyarakat Desa Lhok Padang, jika ada persoalan internal di Desa agar dilakukan penyelesaian secara musyawarah di Desa dengan melibatkan Tuha Peut. Jangan sampai sampai masuk ke ranah pribadi, dalam hal ini saya juga punya keluarga yang merasa tidak enak dan kurang nyaman", harap Keuchik Desa Lhok Padang.
Menurut Keuchik Zaiku, semua tudingan tersebut untuk menutupi perbuatan mantan aparat Desa tersebut diduga menguasai beberapa aset Desa yakni 1 unit Sepeda Motor Dinas milik Desa, dan 1unit Camera Digital, serta 1 unit mesin perontok padi milik BUMG Desa.
"Selama ini kami pihak pemerintah Desa memberikan toleransi dan waktu agar dikembalikan, namun apabila dalam waktu dekat tidak dikembalikan, maka akan kami tempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara ini", tegas Keuchik Zaiku.
