TRIBUANANEWS.COM | Banda Aceh - Terkait Program Reforma Agraria dalam rangka memberdayakan ekonomi dan peningkatan taraf hidup serta memerangi kemiskinan bagi masyarakat Aceh khususnya eks korban konflik meliputi eks combatan, eks tapol/napol, serta keluarga TNI/Polri menjadi korban konflik didukung sepenuhnya oleh Polem Muda Ahmad Yani.
Polem Muda Ahmad Yani mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Bangsa (DPP - Forkab) Aceh meminta kepada seluruh kepala Daerah di Aceh untuk menggagas program Reforma Agraria sesuai amanat Undang - undang Pemerintah Aceh (UUPA).
"Sebenarnya pasca disahkannya UUPA, seluruh Kepala Daerah harus fokus membentuk Tim khusus terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat korban konflik terutama eks combatan, eks tapol/napol, serta masyarakat eks korban konflik lainnya termasuk keluarga TNI/Polri", sebut Polem Muda melalui pers rilisnya kepada media, Sabtu (26/9).
Polem Muda saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Indonesia Anti Narkotika (DPW - GIAN) Provinsi Aceh berpendapat jika terlaksananya Reforma Agraria, itu program sangat luar biasa menurutnya, karena akan menyelamatkan ribuan masyarakat selama ini sebagai pengangguran terutama eks korban konflik.
"Sangat banyak sekali masyarakat eks korban konflik selama ini berdasarkan hasil survey berstatus tidak bekerja, terutama para eks combatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bahkan akibat tidak memiliki kesempatan kerja, banyak terindikasi terjerumus dalam perdagangan Narkotika", jelasnya.
Ketua DPW - GIAN Provinsi Aceh ini berharap daerah - daerah yang belum terbentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar segera berfikir untuk fokus dalam program tersebut, seperti sudah dilaksanakan BRA Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang.
"Berdasarkan hasil penelitian, diseluruh daerah di Provinsi Aceh para eks korban konflik sangat menginginkan adanya program pemberdayaan ekonomi secara terstuktur serta sistematis. Saya juga berharap program Reforma Agraria akan didampingi dan difasilitasi hingga penerima manfaat mandiri dalam usahanya", harapnya.*
Editor : Syahrudin AP
