masukkan iklan disini
TRIBUANANEWS.COM | Tolitoli - Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, hingga kini kekurangan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB), sehingga tidak maksimal mengendalikan laju pertumbuhan panduduk di wilayah tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun BKKBN Pusat, bahwa kondisi rasio penyuluh KB (PKB) yang berstatus PNS dibandingkan dengan Jumlah Desa / Kelurahan di seluruh Indonesia adalah 1 berbanding 6 dari ideal rasio 1 berbanding 2. Artinya bahwa kondisi saat ini 1 orang PLKB masih menangani 6 Desa padahal idealnya 1 orang PLKB hanya bisa menangani 2 Desa.
Dengan demikian dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan program Bangga Kencana kepada seluruh masyarakat dan keluarga masih dibutuhkan penambahan tenaga PLKB.
"Peran PLKB sangat penting karena selain untuk memastikan rantai pasok alat KB juga untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan bagi kaum milenial baik yang akan menikah maupun yang sudah menikah yang tentunya dengan pola pikir yang baru," kata kepala DPPKB Hj.Lely Husna Bantilan S.Sos, Selasa (11/8/2020).
Namun kata Lely, saat ini Kabupaten Tolitoli terkendala dengan masih minimnya tenaga PLKB.
"Dari 103 Desa di tambah 6 Kelurahan, Kabupaten Tolitoli baru mempunyai Penyuluh KB sebanyak 44 orang dan PLKB pegawai negeri sipil sebanyak 4 orang, sehingga rasionya berada di angka 2,48. Olehnya itu masih diperlukan pengangkatan tenaga PKB dan PLKB untuk memenuhi kekurangan itu," ungkapnya.
Terkait hal itu, asisten sekda bidang pemerintahan dan kesra Anhar Dg. Mallawa, SE mengatakan kiranya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dapat membuka formasi untuk pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Tolitoli untuk memenuhi kekurangan tenaga PLKB di Kabupaten Tolitoli. *
Laporan : Agus
