Doc. Foto Warga miskin Desa Ampeh Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara diduga di diskriminasi oleh Keuchik Desanya bernama Dahlan.
TRIBUANANEWS.COM | Aceh Utara - Keuchik Desa Ampeh Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Dahlan diduga mendiskriminasikan warga tergolong Keluarga Miskin, yakni pasangan suami istri (Pasutri) Supriono (59) dan Ti Hamamah (58), dengan tidak diberikan bantuan bentuk apapun dengan dalih tidak berdomisili di Desa tersebut.
Keluarga miskin Ti Hamamah diduga di diskriminasi oleh Keuchik Dahlan. Keluarga miskin yang berprofesi sebagai tukang cuci pakaian upahan berpenghasilan 250 rupiah/bulan, sementara suaminya sebagai pekerja tidak tetap alias mocok-mocok, dengan pendapatan tidak menentu jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Ti Hamamah kepada awak media mengatakan, status kependudukn dirinya sebagai warga Desa Ampeh Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara sesuai pencatatan resmi Negara yakni Kartu KK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
"Kami tinggal di Desa Rangkaya, karena ada orang yang memberikan tempat tumpangan untuk kaki berteduh, di Desa Ampeh kami tidak punya rumah, karena belum mampu kami bangun rumah dengan pendapatan yang kami miliki dan dapatkan," kata Ti Hamamah.
Ia menjelaskan, kalau mereka miliki tanah untuk dibangun rumah layak huni dari bantuan pemerintah misalnya. Tetapi Keuchik Desa Ampeh malah memberikan rumah kepada mereka yang ekonominya lebih baik dari padanya, bahkan para aparatur Desa.
"Kalau untuk bantuan rumah mulai dari Keuchik sampai Camat sudah saya datangi, tetapi tidak direspon karena saya dan suami saya orang miskin. Apa lagi, bantuan lainnya saya juga tidak mendapatkannya termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sumber Dana Desa (DD)," ungkap Hamamah.
Beberapa pengakuan warga setempat menyebutkan, tindakan dan kebijakan Keuchik Dahlan terhadap keluarga Supriono/Ti Hamamah sangat tidak wajar dilakukan seorang pemimpin pemerintahan, dalam hal ini Pemerintahan Desa.
"Keuchik Dahlan dalam hal ini diduga egois, diskriminatif serta arogansi dalam memimpin Pemerintahan Desa Ampeh. Bagaimana bisa tinggal di Desa, kalau Supriono/Ti Hamamah tidak diberikan rumah bantuan, dimana layak diterima keluarga miskin tetapi diberikan kepada yang lebih mampu serta kriteria belum tepat," sebut Zulfikri salah seorang Tokoh Masyarakat setempat.
Informasi lainnya juga diperoleh awak media, ada juga tidak berdomisili di Desa tersebut, tetapi BLT diduga diberikan oleh Keuchik. Supriono dan Ti Hamamah bahkan kabarnya dalam pendataan dimasukkan oleh tim seleksi BLT, dalam penyaluran sudah tidak ada.
Rizal Fahmi salah seorang pegiat Kemanusiaan dan Sosial Aceh Utara kepada media ini mengatakan, terkait tindakan dan kebijakan Keuchik Desa Ampeh diduga diskriminatif terhadap Keluarga miskin, Supriono dan Ti Hamamah terkesan sangat tidak pantas, seharusnya Keuchik sangat layak membantu keluarga tersebut, terutama bantuan rumah layak huni untuk mereka.
"Saya dapat informasi malah kalau Ti Hamamah minta bantuan kepada Keuchik, jawabannya sebaiknya urus surat pindah saja ke Desa lain, ini tidak etis dilontarkan kepada warganya. Saya menilai kata - kata urus surat pindah sama halnya indikasi mengusir warganya dari Desa", ujar Rizal Fahmi juga Ketua Organisasi Aliansi Peduli Indonesia (API) Aceh Utara.
Keuchik Desa Ampeh Dahlan menyampaikan, maaf yang data orang miskin panitia Covid-19 bukan Keuchik, Keuchik hanya menerima data, makasih atas informasinya.
"Lebih sakit saya lagi anak kandung saya, adik kandung saya, keponakan saya tidak kenak," sesal Keuchik Dahlan.
Saat awak media bertanya, kenapa Keuchik merasa sakit karena keluarganya tidak dapat BLT Covid-19, tetapi harus utamakan kepentingan rakyat ia mengatakan, bukan itu maksudnya panitia covid 19, saya nggak bisa ngomong apa apa.
"Saya mohon jangan buat masalah lagi di Gampong (Desa) Ampeh, cukup banyak masalah udah di Desa Ampeh ya, makasih karena yang buat keputusan panitia Covid -19 bukan saya mohon jangan - jangan bawa bawa nama saya," harapnya.*
Laporan : Syahrudin AP
