• Jelajahi

    Copyright © Monitor Nusantara News
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    DPD-Forkab Nagan Raya Menolak Wacana Pembatalan Proyek Multi Year Aceh TA 2020-2022 Oleh DPRA

    27/07/20, 15:35 WIB Last Updated 2020-07-27T08:35:47Z
    masukkan iklan disini
    masukkan iklan disini
    Ketua DPD-Forkab Kabupaten Nagan Raya terdaftar dalam SKT Bakesbangpol Linmas Nagan Raya Hasbullah

    TRIBUANANEWS.COM | Nagan Raya - Wacana pembatalan proyek Multi Year Aceh tahun anggaran 2020-2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh diduga sarat muatan politik para pihak merugikan rakyat Aceh dari aspek kebutuhan pembangunan.

    Beberapa waktu lalu Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh juga menolak wacana tersebut dinyatakan oleh Edi Kamal salah satu perwakilan wilayah Barat-Selatan (Barsela) dalam di gedung parlemen Aceh tersebut.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah - Forum Komunikasi Anak Bangsa (DPD - Forkab) Nagan Raya    Hasbullah (sesuai SKT Kesbangpol) mengatakan penyataan sikap monolak kebijakan DPR Aceh yang mendukung wacana pembatalan ptoyek Multi Year Aceh tahun anggaran 2020-2022.

    "Secara tegas kami anak Bangsa dibawah panji Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendukung pemerintah pusat terhadap proyek Multi Year di Aceh. Kami menolak wacana DPR Aceh merencanakan pembatalan proyek tersebut sudah pernah disahkan oleh Legislatif Aceh", kata Hasbullah kepada media ini melalui pers rilisnya, Senin (27/7).

    Proyek Multi Year tersebut dirancang demi kemajuan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan bagi rakyat Aceh. Seharusnya didukung dan diperjuangkan dengan berbagai upaya agar dapat terlaksana, apalagi sebagian besar dipusatkan dikawasan Barsela.

    "Kami menolak indikasi kepentingan politik para pihak demi kelompoknya dan mengorbankan kepentingan rakyat, terutama diwilayah Barsela dan seluruh Aceh pada umumnya", tegas Ketua DPD-Forkab Nara tersebut.

    Dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat Aceh dan khususnya wilayah Barsela harus berani memperjuangkan hak-hak kemajuan serta kebutuhan pembangunan dikucurkan oleh pemerintah pusat di Aceh.

    "Masyarakat Aceh harus melawan pembodohan serta instrumen politik para pihak merugikan pembangunan serta program-program pemerintah pusat dan daerah agar kita semua mampu mengejar kertinggalan dari semua sektor", jelasnya.

    Terakhir harapan Hasbullah kepada Anggota DPR Aceh dalam Parlemen wakil rakyat agar memperjuangkan kepentingan rakyat lebih utama dari pada unsur kepentingan organisasi serta kelompoknya. Bahwa anggota DPR duduk diparlemen tersebut dipilih oleh rakyat.*

    Laporan  : Ramli AG
    Editor      : Syahrudin AP
    Sumber  : Humas DPD-Forkab Nara
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Iklan