masukkan iklan disini
TRIBUANANEWS.COM | Halmahera Selatan - Kepala Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Munir Hi. Halek diduga membayar ganti rugi pembebasan lahan atas proyek PLN dengan menggunakan Dana Desa ( DD ) tahun 2020.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Baru Sarman Aditya Buton kepada Tribuananews melalui sambungan telepon, pada Jumat (3/7/2020).
Sarman Aditya mengatakan, "pemasangan tiang dan kabel listrik oleh PLN dari Desa Baru ke dusun Tabuji harus mengorbankan sejumlah jenis tanaman, yaitu pohon kelapa, mangga dan jenis tanaman lainya milik warga petani. Sejumlah tanaman tersebut menurut pihak PLN dapat mengganggu aliran listrik melalui kabel sepanjang lokasi antara Desa Baru ke dusun Tabuji yang diperkiran sekitar kurang lebih 111 jenis tanaman," kata Sarman.
Atas desakan pihak PLN untuk uji coba pemasangan aliran ke dusun Tabuji, maka pemerintah desa hanya menebang sebagian pohon kelapa saja sesuai anggaran dari desa.
Pohon kelapa yang ditebang tersebut dari pihak PLN hanya membayar biaya penebangan. Sedangkan ganti rugi pohon kelapa dibayar oleh Kepala Desa dengan menggunakan dana desa sebesar 10 juta.
Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Kepala Desa pada tanggal 23 Juni 2020 sebesar 350 ribu / pohon kelapa.
"Sementara dana desa dengan jumlah 10 juta rupiah tersebut adalah pos anggaran pembuatan gapura batas Desa Baru dengan Desa Akegula sesuai RAPBDes tahun 2020," ujar Sarman.
Sarman menambahkan, "Sesuai undang - undang ketetenagaan kelistrikan pada pasal 33 tentang biaya ganti rugi oleh PLN sudah jelas. Kenapa ganti rugi pembebasan lahan harus dibayar oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa ?," tanya Sarman dengan nada kesal.
Sementara itu, Kepala Desa Baru Munir Hi. Halek saat dihubungi melalui sambungan telepon belum dapat tersambung.*
Laporan : Ade Manaf
