masukkan iklan disini
TRIBUANANEWS.COM | Palu - Tim Pansus Padagimo DPRD Provinsi Sulteng temui Walikota Palu, Hidayat guna membahas sejumlah permasalahan penanganan nasib penyintas bencana di Kota Palu.
Pertemuan yang dilaksanakan diruang terbuka hutan Kota Kaombona, Sabtu (25/7/2020) yang turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulteng yang terlibat dalam pansus padagimo, serta kepala balai prasarana pemukiman wilayah (BP2W) Sulteng Ferdinan Kana'lo.
Ketua tim pansus padagimo DPRD Sulteng Budi Luhur Larengi menyampaikan bahwa kehadiran pansus padagimo dalam rangka membantu pemerintah daerah yang terdampak bencana 28 september 2018 silam dalam menangani penyintas bencana yang ada di Kelurahan Petobo Kota Palu agar mendapatkan hunian tetap yang layak.
Menurut Budi Luhur, tim pansus padagimo akan berupaya membantu Pemerintah Kota Palu dalam melobi anggaran terkhusus untuk penyediaan lahan huntap di Petobo, harapannya Pemkot Palu dapat memberikan data terkait kebutuhan dan anggaran yang dibutuhkan dalam pemenuhan hunian tetap bagi penyintas di Petobo.
"Adapun data yang disampaikan Walikota kami akan bawah ke Jakarta untuk disampaikan kepada fraksi-fraksi kami dipusat, biar mereka yang menyampaikan langsung ke Menteri, bila perlu jangan pulang sebelum berhasil melobi anggaran," tegasnya.
Politisi Nasdem, Sonny Tandra menyampaikan bahwa untuk di Petobo saat ini ada 35 hektare lahan yang belum memiliki sertifikat hak milik (SHM), tetapi baru memiliki alas hak berupa SKPT atau surat penyerahan, tetapi sudah diperjual belikan kepada orang lain.
Sementara Walikota Palu, Hidayat juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan huntap di Petobo, tetapi terkendala dengan tidak adanya ketersediaan anggaran untuk ganti rugi lahan.
"Ada lahan yang dimiliki perorangan ditawarkan ke Pemkot Palu dengan harga RP. 450.000/ meter, dan kita tidak punya anggaran untuk penyediaan lahan huntap," jelas Walikota.
Menurut Hidayat, pasca bencana Pemkot Palu telah mengalokasikan dana APBD untuk kebutuhan jadup, sarana pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan, dan infrastruktur yang rusak akibat gempa, bahkan Pemkot Palu mengalokaaikan dana lebih 100 milyar untuk pembukaan akses jalan dari Kelurahan Talise menuju Huntap Tondo I, II dan Huntap III dengan lebar jalan mencapai 40 meter, serta pembangunan huntap di Balaroa ditanah milik Pemkot seluas empat hektare dan juga pembangunan jembatan V Palu.
"Khusus masyarakat Petobo, kami menawarkan tiga opsi yakni pindah ke Huntap Tondo, pembangunan Huntap Satelite, dan Huntap mandiri bagi masyarakat yang memiliki lahan sendir, untuk Huntap Satelite Pemkot Palu masih belum mendapatkan lahan," jelas Hidayat. *
Laporan : Agus
Sumber : Humas Pemkot Palu
