masukkan iklan disini
Opini, Oleh : Syahrul Indra, Sekjen Ikatan Pemuda Nagan Raya (IPNR)
TRIBUANANEWS.COM | Banda Aceh - Terkait keputusan Gubernur Tentang penetapan zona dalam hal penanganan Covid-19 kami melihat terkesan lambat dikarenakan Aceh masih kecil persentase dalam hal penyebaran virus Corona.
Terakhir informasi pemerintah Pusat, Aceh hanya Memiliki 20 kasus dimana 18 kasus sudah dikatakan sembuh, satu orang meninggal. kita ambil kesimpulan berarti hanya satu kasus masih menjadi perhatian dan pemerintah bisa melakukan pemantauan dengan mudah .
Kita sama sama mengetahui penanganan Virus Covid-19 penting dalam hal menjaga kesehatan masyarakat, tapi jika kita cermati dengan perkembangan hari ini banyak daerah sudah menetapkan "new Normal " artinya sudah melakukan hal baru. Entah kenapa Pemerintah Aceh masih jalan di tempat. Karena penetapan Zonasi mestinya dilakukan di awal virus itu berkembang bukan sebaliknya.
Saya melihat pemerintah Aceh lambat dan terkesan amatir sekali serta tidak sesuai konsensus dalam hal pelaksanaan kegiatan program apakah itu tentang penanganan virus Covid19 maupun kegiatan lainnya seperti auto pilot dalam hal penerbangan. Sampai hari ini masih banyak mesti di lakukan terobasan oleh pemerintah Aceh apakah itu bidang ekonomi, sosial, energi dan sebagainya.
Baru baru ini bisa di lihat bagaimana pemberitaan media masalah yang dilakukan oleh dinas Peternakan Aceh yang membiarkan Lembu yang tidak berdosa dalam Keadaan lapar hingga menyebabkan kematian. begitu juga tentang Penanganan Mahasiswa yang berada di Luar Aceh baik didalam negeri maupun luar negeri perihal pemberian bantuan sampai hari ini masih bermasalah karena banyak mahasiswa yang belum mendapatkan Bantuan.
Aceh punya Tradisi yang berbeda Punya Lex Spesial serta memiliki Otonomi khusus yang berbeda dengan daerah lain. Semestinya pelaksana tugas Gubernur Aceh paham dan menjalankan itu.
Masyarakatnya perlu ada lompatan besar yang dilakukan pemerintah walaupun di awal awal pemerintahan kita mengetahui bahwa Guburnur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap KPK. Jangan ambil itu menjadi alasan plt. Guburnur Aceh takut dalam hal menjalankan pemerintahan.
Jika memang plt. Guburnur tidak mampu dalam hal pengelolaan pemerintahan Aceh sebaiknya mundur dengan teratur dari pada muncul opini atau sejarah tidak baik dikemudian hari dalam hal kemajuan Aceh kedepan. Karena Aceh butuh pemimpin berani bergerak dalam memajukan Aceh kedepan.
Apalagi dengan pernyataan plt. Gubernur Aceh diwakili oleh asisten II Sekda Aceh menetapkan ada sembilan Kabupaten/Kota di Aceh berstatus zona merah, hal ini menuai kritikan dari sembilan Kabupaten tersebut. Atas hal ini sembilan kabupaten tersebut tidak menerima atas penetapan zona merah covid-19.
Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Aceh juga menyatakan tidak mengetahui kriteria penetapan sembilan Kabupaten/Kota di Aceh dimasukan dalam zona merah. Bedasarkan hal diatas antara pernyataan Plt Gubernur Aceh dan Kadis Kesehatan Aceh tidak ada korelasi yang jelas, sehingga meresahkan masyarakat Aceh.
Apakah isu tersebut dibuat hanya sebagai dalih untuk menghabiskan anggaran penanggulangan Covid -19 di Aceh sekitar 1,7 Triliun?
Kita berharap Pemerintah Aceh lebih teliti dan responsif dalam menanggapi persolan di Aceh, baik itu kasus Covid 19, Pertenakan Sapi yang busung lapar, atau masalah lainnya harus menjadi prioritas ditangani oleh Pemerintah Aceh.*
Editor : Syahrudin AP
