masukkan iklan disini
TRIBUANANEWS.COM | Tolitoli - Sebanyak 600 orang orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se- Kabupaten Tolitoli dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Tolitoli Hi. Moh Saleh Bantilan SH.MH, sabtu (7/03/2020) bertempat di Aula Vihara Dhamma Rajasa.
Acara pelantikan turut dihadiri kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Tolitoli Moh. Zikron SH, Msi bersama jajaran serta para kepala perangkat daerah dan pimpinan unit kerja terkait dilingkup pemerintah Kabupaten Tolitoli, para Camat dan Kepala Desa se-kabupaten Tolitoli.
Bupati Tolitoli dalam sambutannya, mengatakan kegiatan ini merupakan momentum penting khususnya bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa dalam bekerja sama menjadikan desa maju, mandiri dan sejatera.
"Pengurus dan anggota BPD yang baru dilantik merupakan wakil rakyat, sebagai bagian dari pemerintahan desa dan merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa" kata Bupati.
Bupati menambahkan, BPD mempunyai kewenangan membahas rancangan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perdes dan peraturan kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, serta mengali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Lebih lanjut Bupati Tolitoli mengingatkan agar dalam implementasinya, pelaksanaan kewenangan tersebut, hendaknya tidak terlalu berlebihan tetapi harus berlandaskan dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepada anggota BPD yang baru dilantik agar melaksanakan amanah dengan sunguh-sunguh, bangun komunikasi yang harmonis dengan kepala desa sebagai mitra sekaligus bersinergi dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan didesa.
Diakhir sambutannya Bupati mengingatkan khusus untuk pengguna dana desa, untuk dapat dimanfaatkan dan dipertanggung jawabkan dengan Sebaik-baiknya melalui penyusunan berbagai program dan kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Pengunaan dana desa harus harus dilaksanakan dengan efisien, transparan dan akuntabel sehingga mendorong majunya pembangunan dan kesejateraan masyarakat desa ucapnya. * (Ags)
