masukkan iklan disini
TRIBUANANEWS.COM | Jakarta - Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 65 Tanun 20 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro ) dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota atau (Untermediate Ireatment Facility) sebagai upaya mengatasi timbulan sampah yang mencapai 102 ton perhari di tahun 2019 yang berakhir di Bantar Gebang.
PT Jakpro yang merupakan BUMD DKI Jakarta, bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan Dinas Kominfotik Provinsi DKIJakarta membuka kemudahan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk ditandai Preliminary Market Sounding untuk Pembangunan ITF, diselenggarakan hari ini Rabu (19/2/2020), di Jakarta.
"Proyek ini bertujuan mereduksi sampah (municipal solid waste/MSW) setidaknya 80% dari total kini, dengan teknologi tepat guna dan ramah terhadap lingkungan, mengurangi ketergantungan terhadap TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bantar Gebang, serta strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penggunaan teknologl, syarat penting yang diamanatkan dalam Pergub bahwa teknologi harus berbasis ramah lingkungan," kata M. Hanief Arie Setianto, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro.
"Jakpro berkolaborasi dengan BPPT dalam pra studi kelayakan pada Q1/2020 hingga pertengahan Q2/2020
bersama konsultan global. "Preliminary Market Sounding merupakan awal dari penerimaan dan proses review proposal minat kolaborasi para calon mitra strategis, paralel denganproses pra studi kelayakan," lanjut Hanief.
"Kami menampung masukan dari pasar untuk pengembangan ITF sekaligus menjaring minat dari berbagai lembaga dan negara sanabat untuk berkolaborasi dengan kerangka berfikir 3R," pungkasnya . * ( lukman )
