masukkan iklan disini
TRIBUANANEWS.COM|ROKAN HULU-
Tokoh Masyarakat menyoroti dilema antrian kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) belakangan ini.
Hal tersebut, disampaikan Tokoh dan Aktivis Masyarakat Rohul H Syarkawi, SE dan Riyan Alfian di Kota Pasir Pengaraian, Sabtu (18/01/2020)
Sebut H Syarkawi SE, beberapa kemungkin penyebab, antrian baik motor maupun mobil cukup panjang di SPBU, karena kurangnya pasokan bensin premium dan solar serta banyaknya kebutuhan dari pengendara kendaraan bermotor.
"Mungkin juga banyaknya kendaraan bermotor, baik roda dua, tiga maupun 4 termasuk truk maupun perusahaan, jadi perlu diketahui statistik kendaraan bermotor di Rohul yang menurut pengamatan terus bertambah setiap tahunnya," katanya.
Lanjutnya, bisa juga banyaknya penjual eceran, jumlah pengecer yang menjamur menyebabkan habisnya pasokan BBM di SPBU sangat cepat bisa dalam satu hari.
Menyikapi persoalan itu setidak hal ini menjadi perhatian yakni:
1. Dapat diberikan solusi, mungkin bisa dengan penambahan pasokan di setiap SPBU dan di Stasiun penyimpanan BBM Pusat, sebelum didistribusikan.
2. Dengan menambah jumlah SPBU Utama, termasuk mendirikannya di daerah pelosok seperti Pendalian IV Koto, Bangun Purba, Rokan IV Koto, Bonai Darussalam dan Pagaran Tapah.
3. Belum bisa diambil solusi apapun, karena ini harus ada peraturan daerah. Apakah pemerintah daerah ingin mengurangi atau membatasi kendaraan yang ada di Rohul atau dibiarkan begitu saja. Karena harga yang semakin murah dan semakin mudah di dapat, jumlah kendaraan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peran sebagai penerus bangsa juga perlu seperti memulai hidup bersih tanpa menggunakan kendaraan bermotor dan menggunakan kendaraan- kendaraan berbasis listrik atau Hybrid yang lebih hemat BBM.
4. Disperindag Rohul bisa bekerjasama dengan Pertamina dan BUMD Rohul, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik dan tidak terjadi kelangkaan.
“Kemudian, kita juga bisa mendorong penggunaan uang elektronik, sehingga lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit PIN,” lanjut H Kewi.
Katanya, pihak perbankan juga didorong untuk membagikan uang elektronik secara gratis kepada masyarakat dan membuat fasilitas layanan Top Up (Pengisian uang elektronik) di area SPBU, kemudian Jalur Non Tunai (JNT) harus diberlakukan secara bertahap sesuai dengan perluasan kepemilikan kartu non tunai masyarakat.
Sementara itu, terkait kerja sama lembaga perbankan dengan SPBU dalam pelayanan transaksi non tunai hal itu adalah murni kerja sama Bussiness To Bussiness (B to B)" Kata H. Kewi menegaskan.
"Bukankah Bank Indonesia dan Pertamina serta pihak pemerintah hanya melakukan nota kespahaman dalam mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Untuk pelaksanaannya, seluruh lembaga perbankan bisa melakukan kerja sama," ujarnya.
Sementara itu, Riyan Alfian Gondrong menyebutkan untuk mengatasi antrian SPBU ini, perlunya pihak Disperindag Rohul bekerja sama dengan dengan Potensi yang ada di desa.
"Iya bisa saja memanfaatkan Bumdes yang tersebar di desa-desa, sebegai penyalur BMM premium, pertalite maupun solar di tengah-tengah, sehingga tidak terjadi kelangkaan," pungkasnya.**(RH)
