masukkan iklan disini
TRIBUANANEWS.COM | Aceh Utara -Warga bersama perangkat Gampong Alue Drien, Landeng Lhoksukon, Aceh Utara memblokir pembangunan Balai Pertemuan setempat yang bersumber dari Dana Desa (DD) TA- 2019.
Pemblokiran itu dilakukan warga dan aparatur gampong karena mosi tak percaya terhadap keuchik desa setempat yang diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana desa.
"Pemblokiran pembangunan rehab Balai Pertemuan desa sengaja kami lakukan untuk sementara waktu karena keuchik tidak pernah melakukan musyawarah dan musrembang ditingkat aparatur gampong terkait pembangunan tersebut," kata M. Yusuf Wakil Tuha Puet Gampong Alue Drien, kepada TribuanNesw, Minggu (26/01/2020).
M. Yusuf mengatakan, selama ini pengelolaan dana desa tidak pernah dimusyawarahkan dengan aparatur desa.
Selain itu kata Yusuf, keuchik gampong dianggap tidak mampu melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana desa secara jelas dan transparan.
Menurutnya seperti halnya pembangunan rehab Balai Pertemuan yang pelaksanaanya diduga di ambil alih keuchik itu sendiri. Setahu dia itu tanpa ada dilakukannya Musrembang maupun kejelasan dana anggaran (RAB) untuk pembangunan dengan aparatur desa.
"Bahkan menurut informasi yang kami peroleh keuchik sudah mengambil fee atau bagian sebesar 25 % persen dari anggaran yang ditetapkan," imbuhnya.
Sementara itu Ketua Pemuda Gampong Alue Drien, Amiruddin menuturkan kisruh terkait pengelolaan dana desa di internal gampong oleh keuchik desa saat ini menjadi perdebatan panjang dan buah bibir aparatur dan masyarakat setempat.
Seperti halnya musyawarah yang sebelumnya dilakukan dihadapan Muspika kecamatan. Dimana saat itu warga meminta agar bendahara dan TPK gampong diganti.
"Hasil mufakat pada saat itu semua diaminkan keuchik. Namun seiring berjalannya waktu, hanya bendahara saja yang diganti sementara TPK tidak dengan alasan merujuk pada putusan Mendagri," tutur Amiruddin.
Hari ini kata Amiruddin, masyarakat Gampong Alue Drien atas mosi tak percaya terhadap keuchik gampong telah berkomitmen dengan tiga tuntutan poin meliputi, menghentikan segala jenis kegiatan yang menyangkut tentang anggaran dana gampong tahun 2019, segera lakukan laporan pertanggung jawaban dengan jelas tanpa ada rekayasa apapun dan menuntut tindakan keuchik yang diduga telah menyalahi aturan dalam pengelolaan dana desa.
"Kita berharap agar persoalan ini bisa dimusyarahkan dan diselesaikan dengan arif dan bijak oleh keuchik dengan aparatur desa, agar tidak menghambat proses laju pembangunan desa," harap Amiruddin yang saat ini juga merangkap sebagai Tuha Puet Gampong.
Secara terpisah Keuchik Gampong Alue Drien Ibnu Azwar, melalui telpon kepada TribuanaNesw menyangkal segala dugaan tersebut. Dirinya malah mengaku bila selama ini terus mengedepankan musyawarah dan kordinasi terkait pengelolaan dana desa.
Namun dirinya tidak menampik bila selama ini ada ketidak harmonisan dengan internal aparatur gampong yang dipimpinya itu. Terkait pembangunan rehab balai pertemuan gampong yang diblokir warga nantinya akan dicari jalan dan solusi terbaik.
"Bila dikatakan pekerjaan itu saya yang ambil alih, itu tidak benar. Semua berkas dan RAB-nya ada semua sama Kaur desa," jelas Ibnu Azwar.
Dia berharap agar segala persoalan yang menyangkut dengan percepatan pembangunan desa agar kedepannya bisa dibicarakan dan selesaikan dengan baik.( Mudin)
