masukkan iklan disini
TRIBUANANEWS.COM I Padangsidimpuan – Partai Golkar sebagai partai pemenang pemilu di lembaga Legislatif DPRD Kota Padangsidimpuan bisa saja menengahi persoalan keretakan di tubuh lembaga perwakilan rakyat . Jika arah kebijakan politiknya diolengkan sedikit.
Kata Oleng, bukan berarti mengkhianati partai koalesinya, melainkan menyelamatkan marwah DPRD kota Padangsidimpuan, yang kian hari kian jadi buah bibir rakyat yang memuakkan tanpa penyelesaian yang berujung.
Irfan Harahap anggota DPRD dari Partai Demokrat termasuk dalam tim 16, kepada TribuanaNews , Senin (9/12) mengatakan, permintaan tim 16 yang terdiri 4 fraksi dari 7 fraksi di DPRD kota Padangsidimpuan tidaklah banyak.
“mereka (tim 14) cukup menerima hasil Rapat yang buat di hari Jum’at 29 November yang lalu setelah itu baru kita paripurnakan bersama”, jelas Irfan
Menurut Irfan, Tim 16 sudah legowo memberikan 1 pimpinan, 2 wakil dan 1 sekretaris kepada tim 14 untuk mengisi formasi AKD kota Padangsidimpuan periode 2019 – 2024 yang merupakan komitmen terakhir yang mereka putuskan dalam musyawarah.
Tanpa menyebut nama, Irfan hanya menjelaskan , posisi formasi AKD yang diberikan kepada Tim 14 diantaranya , 1 orang untuk jabatan ketua pada Badan Legislasi, 2 orang untuk jabatan wakil ketua ditempatkan pada komisi 1 dan komisi 3 , dan 1 orang untuk jabatan sekretaris ditempatkan pada komisi 2.
Namun kata Irfan, mereka ( tim 14 –red) tidak mau menerimanya, bahkan mereka menyebutkan daripada satu sama lain saling sakit hati, bagus 5-0, sama kalianlah semua alat kelengkapan tapi paripurnanya kami masuk, semua masuk. Nyatanya, di hari Kamis itu mereka tidak mau masuk .
Karena tim 14 dinilai ingkar janji, tim 16 melaksanakan Paripurna AKD satu hari kemudian tepatnya pada hari Jum’at. Menurut Irfan, Rapat yang mereka lakukan di tanggal 29 November kemarin itu sudah syah sudah sesuai dengan mekanisme Tatib karena syarat pertama untuk melakukan rapat terdapatnya jumlah anggota DPRD yang korum.
Bicara soal stempel dan nomor surat undangan yang diperbincangkan tim dengan sebutan tidak syah , Irfan menepis , tim 16 adalah anggota DPRD Kota Padangsidimpuan yang syah, setempel itu milk seluruh anggota DPRD secara collective cologial.
“stempel itu bertuliskan Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, bukan Ketua DPRD Padangsidimpuan, sehingga saya sendiripun berhak menggunakannya karena saya juga bahagian dari Anggota DPRD kota Padangsidimpuan, kata Irfan.
Karena, pihak TU secretariat tidak mau membuat nomor surat, maka tim 16 melanjutkan nomor surat yang ada pada agenda TU agar rapat ini bisa dilanjutkan, kata Irfan menjawab persoalan nomor surat .
Untuk solusinya, Irfan memaparkan, Golkar harus bisa mandiri, menentukan arah kebijakannya tanpa harus dipengaruhi oleh partai lain. Sudah saatnya Golkar membela marwah partai dengan manuver-manuver politiknya sehingga Golkar tidak dipandang sebelah mata oleh rakyat ke depannya.
JIka ketidakharmonisan di tubuh DPRD saat ini berlanjut , sebagai partai yang mendudukan Ketua DPRD, Golkar sendiri lah yang akan menanggung malu akan dicap sebagai partai yang tidak bisa merangkul anggota DPRD lainnya. *( Ali Imran )
