masukkan iklan disini
TRIBUANANEWS. COM I CIAMIS -
Anggaran dari Pemerintah Pusat, untuk kesehjatraan dan kemakmuran rakyatnya, harusnya diterapkan/ di aplikasikan secara Transparan, dan berbentuk. Agar masyarakat penerima manpaat, bisa Sejahtera dan mengurangi beban kebutuhan sehari hari.
Bumdes Desa Imbabagara di indikasikan, dijadikan bancakan. Karena tidak jelas keberadaannya, dan pengaplikasiannya. Menurut narasumber Tribuana News, yang berinisial AG, warga desa Imbanagara menuturkan, sebenarnya anggaran dana Desa yang digelontorkan pada th 2017, sebesar Rp 100.000.000,. Harus dipertanyakan, karena tidak jelas digunakan untuk apa, padahal rencana awal, akan digunakan untuk usaha gas. Sampai sekarang gasnya, hanya kelihatan beberapa tabung saja, dan beberapa sachet kopi dan makanan ringan lainnya,diwarung Bumdes tersebut, jelasnya.
Imbuhnya lagi, saya sebagai warga masyarakat, ingin tau juklak juknisnya, keberadaan anggaran Bumdes yang diperuntukan gas dan lainnya. Jadi saya sebagai masyarakat desa ini, ingin ada transparansi yang terang benderang, bahwa Bumdes itu ada dan bisa dinikmati, oleh seluruh warga masyarakat desa Imbananagara: katanya lagi.
Menurut narasumber Tribuana News lainnya, yang berinisial RA, menjelaskan, saya bertemu dengan ketua Koprasi Barokah yang bernama, Drs, Dede Hidayat, memberitahukan kepada saya ( RA), bahwa Bumdes desa Imbanagara, patut diacungkan jempol, dan ditiru di desa lain yang berada di Kab. Ciamis. Padahal setahu saya, Bumdes desa Imbanagara, perlu dipertanyakan. Sedangkan ketua Bumdesnya juga sudah mengundurkan diri, mau bagus darimana katanya. Ada permainan apa, carut marut Bumdes di Desa saya ini: jelas RA.
AG dan RA, meminta pemerintah yang menangani masalah Bumdes, harus cepat tanggap, agar tidak jadi polemik dan pembodohan kepada masyarakat, imbuhnya lagi, Apalagi jadi bahan gunjingan.
Setelah mendengar dari kedua narasumber Tribuana News tadi, team media mendatangi kepala desa, untuk konfirmasi permasalahan Bumdes yang ada dilingkungan Desanya, kepala desa hanya berkata, Bahwa saya selaku kepala desa, belum menerima laporan Administrasi dari pihak kepengurusan Bumdes. *(Ecep Iman)
