SPBU Milik BUMD Ketapang Mandiri yang terletak dijalan Jend. Sudirman Kecamatan Delta Pawan
TRIBUANANEWS.COM I Ketapang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Ketapang Mandiri yang bergerak di bidang penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), Jum,at (16/10/2020).
Hal itu diungkap oleh salah satu Anggota DPRD, Abdul Aen, menurut dia BUMD Ketapang Mandiri tidak cukup mampu memaksimalkan pendapatan Daerah melalui usaha yang di fasilitasi Pemerintah daerah itu.
"Sampai hari ini bagi hasil dari Ketapang Mandiri sangat minim untuk Pemda, bahkan untuk tahun 2021 terdata hanya Rp 120 juta, jika dibandingkan dengan SPBU lain di Ketapang pemasukan mereka rata-rata pertahun bisa Rp 500 juta, kan jauh berbeda,” jelas Abdul Aen.
Anggota Dewan dari Partai Gerindra ini menilai, seharusnya Ketapang Mandiri bisa menyetor atau bagi hasil dari penjualan BBM sekitar Rp 50 sampai 60 juta perbulan jika dibandingkan dengan pendapatan SPBU lain di Ketapang.
“Bahkan kalau bisa mencapai Rp 1 Miliar setiap tahun agar memberikan manfaat bagi Pemda,” ujar Abdul Aen.
Untuk itu, ia mengaku guna mendongkrak pendapatan daerah khususnya dari BUMD maka DPRD akan memanggil Direktur Ketapang Mandiri untuk dapat memberikan penjelasan kepada DPRD terkait kinerja serta bagi hasil yang dianggap masih sangat kecil.
“Perbulan yang disetor ke Pemda berarti hanya Rp 10 juta sedangkan gaji direkturnya saja perbulan belasan juta, masa gaji direktur lebih besar dari yang didapat Pemda, itu tidak masuk akal dan tidak rasional sekali, makanya akan kami panggil pihak Ketapang Mandiri secepatnya," tukasnya.*
Laporan : Erwin
