masukkan iklan disini
Sekretaris komisi 1 DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Hi. Sagaf Hi
"Laporan dari 30 desa tersebut kami sudah tinjau langsung di lapangan sekitar 15 desa dan hasilnya akan kami kordinasikan dengan komisi 2 untuk merekomendasikan ke Badan Inspektorat Halsel untuk ditindak lanjuti," kata Sagaf.
TRIBUANANEWS.COM | Halmahera Selatan - Terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam kurun waktu satu bulan lebih terakhir ini, marak terjadinya aksi demo oleh warga di berbagai desa Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.
Aksi demo yang dilakukan warga desa tesebut terhadap pemerintah desa, di duga penyelewengan dalam pengelolaan ADD dan DD oleh pemerintah desa. Menurut warga, pemerintah desa tidak tranparan, penggunaan anggaran tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan sebagainya.
Sesuai dengan data yang diperoleh media Tribuananews, bahwa dari tahun ke tahun, yaitu sejak tahun 2017 - 2020 ini selalu ada penyalahgunaan ADD dan DD oleh pemerintah desa, namun kurang ada perhatian dari pemerintah daerah untuk menyikapinya secara tegas.
Hal tersebut berakibat kemarahan warga desa hingga terjadi pengrusakan fasitas kantor dan palang pintu kantor desa yang terjadi sejumlah desa di Halmahera Selatan.
Sekretaris komisi 1 DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Hi. Sagaf Hi. Taha saat dikonfirmasi media Tribuananews, Senin (13/7/2020) di ruang kerjanya mengatakan, aksi demo oleh masyarakat di sejumlah desa kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Deaa (DD) pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat kurang lebih 30 desa.
"Laporan dari 30 desa tersebut kami sudah tinjau langsung di lapangan sekitar 15 desa dan hasilnya akan kami kordinasikan dengan komisi 2 untuk merekomendasikan ke Badan Inspektorat Halsel untuk ditindak lanjuti," kata Sagaf.
Terkait dengan DPRD selaku lembaga kontrol Sagaf mengatakan, "kami tetap monitor dan pengawasan melalui mitra kerja kita khususnya DPMD dan Inspektorat. Kedua lembaga ini harus lebih ketat lagi dibidang pengawasan terhadap pengelolaan dana desa itu lebih penting. Kepada DPMD diberikan kewenangan untuk pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap para kades," ucapnya.
Selanjutnya sambung Sagaf, "kami sudah melakukan rapat kerja dengan Sekda, Asisten satu dan DPMD dan juga kemarin dengan Inspektorat. Dalam rapat kerja ini kami meminta agar kisruh yang terkait dengan masalah BLT dana desa maupun penggunaan dana desa ini segera diselesaikan.
Langkah yang harus diambil adalah, bila Inspektorat melakukan audit dan ada temuan, maka harus segera ditindak," tegas Sagaf.
" Kami minta pemerintah daerah agar bisa lebih aktif mendorong DPMD dan Inspektorat untuk lebih optimal lagi dalam tugas - tugas pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa," pungkasnya.*
Laporan : Ade Manaf
