masukkan iklan disini
TRIBUANANEWS.COM | Medan - Terkait permasalahan upah dan THR yang tak kunjung di bayarkan perusahaan, Serikat Pekerja Buruh Indonesia ( SERBUNDO) lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol No.5 Medan, Senin (06/07/2020).
Pada aksi unjuk rasa ini, pengamanan ketat dilakukan personil Sat Brimob Polda Sumut. Sebanyak 1 SSK personil Brimob dibawah pimpinan Komandan Kompi 2 Batalyon A Pelopor AKP Muhammad Reza, S.I.K. di siagakan di Kantor DPRD Tk.I Provinsi Sumatera Utara tersebut.
Didalam tuntutannya, para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat SERBUNDO ini, meminta kepada Anggota DPRD Sumut agar memperjuangkan hak mereka, yang selama ini diabaikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja, yakni di PT. Lonsum Indonesia.
Hal ini tertuang dalam draft tuntutan para buruh, diantaranya perusahaan harus menghentikan PHK secara semena-mena, hapus sistem kerja kontrak dan harian lepas. Perusahaan juga di minta untuk segera membayarkan upah sesuai ketentuan yang sudah di sepakati.
Selain tuntutan diatas, para buruh juga menuntut kepada PT. Lonsum Indonesia agar secepatnya membayarkan sisa upah maupun THR tahun 2020, serta menindak tegas pelaku yang ingin memberhangus Serikat SERBUNDO di perusahaan tersebut.
Terlihat di lokasi, sekitar pukul 10.30 wib, massa yang tergabung di dalam Serikat Buruh SERBUNDO tiba, dan langsung melakukan orasi di depan Kantor DPRD Sumut, yang diikuti sekitar 200 orang peserta demo lainnya.
Di sela-sela aksi, Robert Aritonang selaku koordinator aksi, yang sekaligus sebagai Sekretaris DPC Serikat Pekerja Buruh Indonesia (SERBUNDO) Kabupaten Deli Serdang mengungkapkan kepada para awak media, bahwa kedatangan mereka hanya ingin menyuarakan tuntutan kepada anggota DPRD Sumut.
"Kedatangan kami hari ini ke kantor DPRD Provinsi Sumut hanya ingin menyuarakan dan meminta hak kami, yang sampai saat ini belom diberikan oleh PT.Lonsum Indonesia," ungkap Robert Aritonang.
Dirinya juga menegaskan, setelah dari Gedung DPRD Provinsi Sumut, mereka akan melakukan aksi yang serupa di Kantor Gubernur Sumut, terkait permasalahan ini.*
