masukkan iklan disini
TRIBUANANEWS.COM | Babel - “Kami ingin, dengan Kepemilikan Saham 10% ini, PT Timah Tbk dan Pemprov Babel bersama-sama Membangun Daerah”.
Hal ini disampaikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, saat siaran langsung dalam program di salah satu stasiun televisi nasional di Jakarta, Sabtu (8/8/2020). Selain Gubernur Erzaldi Rosman, hadir juga Komisaris Utama PT Timah Tbk, Fachry Ali dan Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua Lembaga Adat Melayu Prov. Kep. Bangka Belitung, Prof. Dr. Bustami Rahman .
Gubernur Erzaldi Rosman, bersama Komisi VI DPR RI dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bulat mendukung permintaan Kepemilikan 10 Persen PT Timah Tbk untuk Membangun Babel dari Kepemilikan Saham PT Timah Tbk menjadi 55% Pemerintah Pusat (PT Indonesia Asahan Aluminium alias PT Inalum Persero), 10% Pemprov Babel (PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera alias PT B3S), dan Saham Publik 35%.
“Selama ini, kita hanya mendapatkan Royalti sebesar 3% saja dari Keuntungan Ekspor PT Timah Tbk,” ungkap Gubernur Erzaldi Rosman .
"Saham 10% yang disetujui, di Setor dari Saham Pemerintah Pusat yang sebelumnya berjumlah 55%, bukan dari Saham Publik," tambahnya menjelaskan .
Diketahui bersama, PT Timah Tbk menggunakan hampir 1/3 Wilayah Babel untuk menggerakkan Roda Industri yang telah berjalan cukup lama. Tentunya masyarakat Babel mendapatkan hak atas penggunaan Wilayah Babel untuk Kesejahteraan dalam kurun waktu Panjang kedepannya .
Saat ini, 80% Ekspor di Babel berasal dari Timah, maka menurutnya, saat-saat Pertambangan, Timah berakhir atau tidak bisa di Tambang lagi, dikumpulkan menjadi Pertimbangan Khusus, tidak sampai Masyarakat tidak melihat apa-apa, kecuali Lingkungan yang rusak .
Maka menurut Gubernur Erzaldi Rosman, hal ini harus dipikirkan bersama-sama bagaimana Mentransformasikan dari Penambangan ke Pariwisata, Penambangan ke Agro hingga Perdagangan, mumpung masih ada Kejayaan Timah.
“Kalau tidak lagi menghasilkan uang yang dihasilkan, mau ngapain lagi kita?” Menurutnya, agar dibuka pikiran bersama antara PT Timah Tbk .
Pertimbangan lain terkait Mineral ikutan. Dalam setiap Galian, Tambang Timah, ada 13 Mineral ikutan Timah yang harus diperjelas ini milik siapa. PT Timah Tbk memberi Wewenang untuk Menambang timah, bukan Mineral ikutannya. Seharusnya ada Negosiasi ulang atas Mineral ikutan ini .
Direkomendasikan oleh Gubernur Erzaldi Rosman, salah satunya melalui Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Presiden RI Moeldoko berdasarkan saran Presiden Joko Widodo sendiri .
Lebih lanjut dibahas, selama ini dilakukan untuk Pembangunan Daerah selalu dilakukan Efisiensi Anggaran. Dengan kepemilikan Saham 10% ini, harus mendapatkan banyak ruang yang dapat dilakukan untuk layanan kepada Masyarakat .
Seperti contohnya, Semen Padang, Freeport di Papua, PT Bukit Asam di Sumsel. BUMN ini memiliki Saham 10% dengan Pemerintah Daerah tersebut .
“Kami hanya mendukung Mata-Mata untuk Kesejahteraan Masyarakat Babel, Khusus dalam hal pemerataan dan percepatan Pembangunan di setiap Wilayah di Daerah-Daerah”, ungkapnya.
Selain itu, keuntungan lain juga akan diperoleh PT Timah Tbk, seperti mencairkan hubungan PT Timah Tbk dengan Masyarakat Babel yang terkait dengan Konflik terkait penambangan .
Babel layak mendapatkan Saham ini, sebab dengan menambahnya pemasukan dari saham untuk Babel berarti akan menambah Fasilitas pelayanan untuk Masyarakat.
“Setelah menyusun anggarannya nanti, tentu saja dilakukan bersama dalam pengambilan keputusan yang kemudian dikontrol bersama oleh DPRD dan Masyarakat sendiri,” jelasnya .
“Waktunya Pemerintah berterima kasih Terhadap 'masyarakat," ungkap Prof. Dr. Bustami Rahman menanggapi Kelayakan Babel mendapat sepengendali 10% zinisial.
Sebab menurutnya, seharusnya Society TIDAK Hanya Get Dampak kerusakan, tetapi Also Bersama Menikmati hasil temuan Dari Bumi, Udara Dan Kekayaan di dalamnya, Meskipun diatur dan dikuasai oleh Negara, tentu juga harus digunakan sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat .
PT Timah Tbk, Fachry Ali mengatakan bahwa Babel sangat layak diterima. “Saya kira Babel layak sekali menerima, karena Pemprov dan Pemerintah Pusat adalah pihak yang sama. jika kepemilikan Saham, maka PT Timah menjadi lebih bagus, "tambahnya .
Dirinya meminta, Komunikasi yang dilakukan untuk permintaan Saham ini harus dilakukan oleh pihak kedua, yaitu pihak Pemerintah daerah dan PT Timah Tbk sendiri. Komunikasi ini menurutnya adalah jalur Komunikasi Profesional. Sementara Komunikasi Politik yang juga diusahakan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini juga diharapkan dapat menjadi bantuan KhususPemerintah pusat .
Disk Prov
(Pitoysuhartono)
